ArtikelRekomendasi

Aktualisasi Fiqh dalam Era Transformasi Sosial

Oleh KH. MA. Sahal Mahfudh

Dewasa ini, berbagai berita yang kita terima memberikan kesan kebangkitan kembali kehidupan spiritual, baik yang bersandar pada ajaran berbagai agama maupun melalui berbagai organisasi spiritual yang merujukkan ajaran dan pola perilaku idealnya pada kesederhanaan kebutuhan hidup dan kebutuhan manusia akan kehidupan damai yang jauh dari hiruk-pikuk pencapai perkembangan yang sepenuhnya bersifat material. Karena berita itu berdatangan dari berbagai tempat, bahkan dari tempat-tempat yang lebih kita kenal sebagai pusat perkembangan prestasi material, beberapa orang menafsirkan zaman ini sebagai awal berakhirnya budaya material, dan mulai mengangankan bahwa dalam waktu yang relatif tidak lama, manusia akan saling bertetangga dalam kedamaian.

Kebenaran berita-berita itu memang sulit diragukan, mengingat perkembangan sistem dan teknologi informasi saat ini hampir tidak memungkinkan suatu media mempublisir berita yang sama sekali tidak bersandar pada fakta. Yang patut diperhatikan adalah kenyataan bahwa sekelompok manusia sebagaimana diberitakan itu tidak sepenuhnya dapat dianggap mewakili seluruh masyarakatnya, apalagi mewakili umat manusia secara keseluruhan. Lebih memprihatinkan lagi, beberapa di antara kelompok yang terbatas itu hanya menempatkan kehidupan spiritual sebagai pelarian dari kejenuhan atau kekecewaan mereka terhadap rutinitas dan “kekejaman” dunia material.

Walhasil, di balik citra kebangkitan kehidupan spiritual itu sesungguhnya tersembunyi pribadi-pribadi yang justru tidak dapat diharapkan membawa kedamaian bersama. Kelompok yang hanya melarikan diri dari kejenuhan rutinitas kehidupan material, pada dasarnya memperlakukan dunia spiritual hanya sebagai jeda yang akan diakhiri bila kejenuhannya telah mengendap. Kelompok semacam ini pada dasarnya tenggelam dalam dualisme penyikapan kehidupan yang paradoksal: memiliki pemahaman spiritualitas yang baik, tapi tidak berpengaruh terhadap perilaku materialnya. Sementara kelompok lain yang menuju kehidupan spiritual karena kekecewaannya pada kehidupan material, hanya akan melahirkan pribadi-pribadi ekstrim yang sepenuhnya menolak kehidupan material. Sikap antimaterial yang dilatarbelakangi kekecewaan semacam ini berpotensi menumbuhkan pemikiran bahwa tatanan masyarakat sepenuhnya tidak lagi sehat dan karena itu membutuhkan perombakan menyeluruh yang revolutif, tanpa kepedulian bahwa bisa jadi perombakan itu hanya akan mengantar masyarakat pada bentuk kesengsaraan lain yang lebih parah.

Berlawanan dengan kesan kebangkitan spiritual itu, kita mendapati mayoritas umat manusia belum mengubah orientasi hidupnya. Kehidupan sebagai sarana pencapaian kesejahteraan material masih dipercaya sebagai falsafah hidup terbaik, dan bahkan semakin memuncak. Indikatornya adalah semakin meningkatnya standard kebutuhan material. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mengenal standard kebutuhan pokok dalam ungkapan sandang, pangan, dan papan, maka sekarang standard itu dianggap tidak memadai lagi. Lebih aneh, beberapa kalangan, karena ketidakmampuannya membatasi kebutuhan pada tiga aspek tersebut, menukar salah satunya dengan kebutuhan yang lain yang sebetulnya lebih bersifat sekunder. Akibatnya, dalam masyarakat yang berlomba-lomba memiliki hal-hal yang tidak betul-betul mereka butuhkan, terdapat banyak orang yang secara lahiriah tampak cukup sejahtera, tetapi sesungguhnya belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Mengingat kedudukan manusia sebagai makhluq paling mulia karena dikaruniai nafsu sebagai pelengkap kemampuan rasionalnya, pemujaan yang tidak berimbang atas salah satunya sangat sulit dibenarkan, karena itu hanya berarti ketidakmampuan menyejajarkan penggunaan dari jenis kemampuan yang telah dibekalkan justru untuk mengelola kehidupannya dengan baik.

Berangkat dari berbagai bentuk penyikapan terhadap kehidupan spiritual-agama atau bukan, menarik diajukan pertanyaan: Bagaimana agama, khususnya Islam (mengingat umumnya sebagai institusi penuntun yang akan mengantar manusia pada kesejahteraan), menyikapi kehidupan?

Islam merumuskan bahwa kehidupan adalah amanat yang harus digunakan untuk capaian sa’adah al-darain (kesejahteraan dunia dan akhirat). Pemenuhan kebutuhan ritual jelas menjadi tujuan utama, karena kebahagiaan akhirat yang bersifat permanen dapat diwujudkan hanya bila manusia mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Tapi bersamaan dengan itu, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus tunduk pada hukum-hukum riil yang mengikat kehidupan dunianya pada saat ini.

Maka kehidupan dunia yang sepenuhnya bersifat temporer dan maya berhubungan secara integratif dan kausatif dengan kebahagiaan ukhrawi yang kekal dan hakiki. Meskipun selintas tampak kontradiktif, sebetulnya tidak ada yang aneh dalam hal ini, karena akhirat hanya menyediakan satu-satunya jalan bagi pencapaiannya, yaitu kehidupan dunia.

Sehubungan dengan itu, kita mendapati fiqh (penuntun kehidupan paling praktis dalam Islam) membicarakan empat aspek pokok kehidupan manusia. Satu di antaranya (ubudiyyah) mengurus langsung hubungan transendental manusia dengan penciptanya, sedang tiga yang lain mengurus aspek kehidupan yang berkait langsung dengan pengelolaan kehidupan material dan sosial yang bersifat duniawi, yaitu mua’malah (hubungan professional dan perdata), munakahah (pernikahan), dan jinayah (pidana).

Jika pada saat ini tujuan ideal itu belum tercapai, dapat dipastikan telah terjadi ketimpangan dalam praktek. Itu berarti masyarakat telah meninggalkan fiqh secara keseluruhan, atau tidak memahami keutuhannya. Bisa jadi, pula keduanya berjalan bersamaan, tergantung ada latar belakang pendidikan dan lingkungan masyarakatnya.

Apa pun yang sedang terjadi, hal itu merupakan akibat dari ketidak-fahaman masyarakat terhadap fiqh. Penanggung jawab utama lahirnya kondisi ini, jujur harus diakui, adalah ketidakmampuan masyarakat agamis dalam mengkomunikasikan kondisi ideal yang diharapkan dan dapat diwujudkan melalui fiqh. Karena itu, menjadi tanggung jawab kelompok itu pulalah pengembalian masyarakat ke pangkuan fiqh.

Masalahnya, dapatkah hal itu dilakukan, mengingat telah demikian mengakarnya pola pikir dan perilaku non-fiqhy dalam masyarakat?

Tentu berlebihan menanggapi keraguan ini dengan optimisme mutlak, hal yang sama naifnya dengan memberikan jawaban yang sepenuhnya negatif, karena usaha pengembalian masyarakat kepada fiqh (atau sebaliknya) berdasar pada kondisi sebagaimana yang ada saat ini memerlukan proses yang akan sangat panjang dan melelahkan.

Yang pertama kali dan sangat mendesak dilakukan dalam kerangka itu adalah merubah wawasan masyarakat tentang fiqh secara utuh dan menyeluruh, bukan saja terhadap masyarakat awam tetapi juga terhadap kelompok yang merasa telah mampu memahami fiqh secara benar. Kekurangan kelompok terakhir adalah memposisikan fiqh sekedar sebagai kodifikasi atau kompilasi hukum Islam. Dalam pandangan kelompok ini, fiqh adalah kompilasi hukum yang sepenuhnya baku dan, karena itu terjatuh dalam anggapan bahwa fiqh sama kuat dan sakralnya dengan Al-Qur’an atau Hadits. Suatu pandangan yang bukan saja tidak proposional bagi fiqh itu sendiri, tetapi bahkan menurunkan derajat kalam Allah dan Sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang sepenuhnya universal.

Terlepas dari jarak pemahaman antara kelompok ini dengan masyarakat awam (yang memandang fiqh sekedar sebagai tata normatif), pada keduanya terdapat filofosi pemahaman yang sama potensialnya dalam proses alienasi fiqh dari masyarakat luas, yaitu bahwa fiqh adalah sesuatu yang tekstual, statis dan arena itu tidak mungkin mengikuti perkembangan zaman.

Padahal, dengan memahami definisinya sebagai al-‘ilmu bi al-ahkam al-syari’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah (mengetahui hukum syari’at amaliah yang digali dari petunjuk-petunjuk yang tidak bersifat global) dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh memiliki peluang yang sangat luas untuk berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

Definisi fiqh sebagai sesuatu yang digali (al-muktasab), membuahkan pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses sebelum ada akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Proses yang umum kita kenal sebagai ijtihad ini bukan saja memungkinkan adanya perubahan, tetapi juga pengembangan tak terhingga atas berbagai aspek kehidupan yang akan selamanya mengalami perkembangan. Contoh paling faktual adalah keabsahan perbedaan hasil ijtihad al-A’immah al-‘Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Keempat-empatnya, bahkan dalam perbedaan yang sangat fatal sekalipun, tetap menghormati pendapat yang lain, tanpa kemutlakan wewenang untuk menganggap ijtihad yang lain sebagai sesuatu yang membuahkan hasil yang keliru.

Imam Syafi’i adalah contoh yang menarik, selain karena kedudukannya sebagai murid langsung Imam Maliki (dalam pola fikir konservatif, perbedaan pendapat di antara keduanya tidak terbayangkan), juga karena beliau merilis pendapat baru terhadap beberapa masalah yang sebelumnya pernah beliau ijtihadkan (kasus qaul qadim dan qaul jadid). Imam Syafi’i juga merintis penggunaan metode riset (istiqra’) untuk melahirkan hukum fiqh, sebagaimana disebutkan berbagai fiqh dalam pembahasan tentang menstruasi (haidl).

Berbagai hal tersebut (meskipun bersifat spesifik Imam Syafi’i), setidaknya dapat membuka pemikiran yang ketiadaannya selama ini menyebabkan masyarakat terjauhkan dari hal, yaitu bahwa fiqh adalah sesuatu yang realistis dan dimanis, sesuai dengan watak proses haidlnya.

Wawasan ideal ini, pada waktunya akan mampu mengoptimalkan, maksimalkan dan mengaktualkan potensi fiqh sebagai tata-nilai, perilaku, dan kehidupan ini yang akan terus berkembang. Dengan demikian dapat diharapkan fiqh akan mewarnai bagai dimensi kehidupan masyarakat luas.

Tanpa itu, besar kemungkinan fiqh hanya akan menjadi rujukan dalam aspek ubudiyyah an-sich, atau tertinggal hanya sebagai jejak sejarah. Karena sementara fiqh berjalan masa lalu, masyarakat secara dimanis, mau atau tidak, akan terseret arus perubahan. Meskipun tampaknya tidak terlalu parah, merujuk fiqh hanya pada salah satu aspek, padahal kaitannya merupakan cerminan ketidakmampuan mempercayai fiqh secara keseluruhan. Sebab itu salah satu aspeknya diragukan, bukankah aspek lainnya juga layak dipertanyakan?

Perubahan sosial sejalan dengan perkembangan sistem dan (dalam kasus Indonesia) itu teknologi dan sistem ekonomi, serta kemajuan aspek-aspek kehidupan lainnya menuntut satu panduan rohaniah yang memiliki relevansi erat dan melekat dengan masalah-masalah nyata yang akan terus-menerus muncul, seiring dengan keniscayaan perkembangan sistem dan lainnya.

Apabila fiqh gagal melayani kebutuhan pokok ini dengan pendekatan kontekstual yang dimanis, dapat dipastikan bahwa umat manusia akan semakin terjauhkan dari nilai-nilai posedental yang pada gilirannya akan memunculkan watak dan sikap sekuler. Padahal, seperti yang banyak tercontohkan pada masyarakat yang lebih dahulu mengalaminya, tiada kesejahteraan hakiki yang dapat diraih dalam watak dan sikap semacam itu.

Dalam konteks ini, retorika yang mempertanyakan kelayakan pelayanan masyarakat kepada masyarakat awam (“kondisi yang harus mengikuti fiqh, atau sebaliknya?”) halangan relevansinya selain karena ia sendiri tidak sepenuhnya bersifat baku kecuali dalam beberapa hal tertentu, fiqh, dalam misinya sebagai tuntunan kehidupan, harus mampu mengikat masyarakat dalam segala aspeknya, agar dengan itu tercapai penggunaan Islam secara total (kaffah) sebagai panduan kehidupan, seperti yang diserukan surat Al-Baqarah ayat 208.

Tantangannya adalah: patutkah menyelamatkan diri sendiri dengan meninggalkan masyarakat dalam kedudukan sebagai korban zaman?

Tinggalkan komentar

Pojok PIM

FREE
VIEW